JAKARTA (SURYA24.COM)  - Insiden kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, harus menjadi evaluasi besar-besaran di tubuh perusahaan BBM pelat merah tersebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

   Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menganjurkan agar Erick Thohir tak segan memecat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    “Sudah seharusnya Erich Thohir memecat Dirut Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai sanksi atas terbakarnya kilang minyak di Plumpang,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

    Menurutnya, sanksi itu layak diberikan. Karena, kebakaran kilang minyak milik Pertamina, sudah enam kali terjadi dan setiap kilang minyak terbakar selalu menelan korban jiwa dan kerugian materi yang sangat besar.

    “Nicke seolah tidak mengevaluasi semua kilang minyak yang dimiliki Pertamina. Sementara Ahok tampaknya alpa dalam mengawasi kerja Dirut sebagai Direksi Pertamina, khususnya dalam mengelola kilang minyak,” ujarnya.

     Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menuturkan Ahok seolah sudah kehilangan taring selama jadi Komisaris Utama Pertamina. Tidak ada lagi suara lantang yang memang harus dilakukan seorang Komisaris Utama.

    “Hal itu menunjukkan, Nicke dan Ahok memang tak mampu mengelola Pertamina. Pertamina tetap seperti dulu, yang tak mampu bersaing di kancah internasional,” imbuhnya.

   Jadi, kata Jamiluddin, untuk meningkatkan kinerja dan mengamankan semua aset Pertamina sudah seharusnya semua Direksi dan Komisarisnya dievaluasi.

   “Mereka yang tak layak karena memang kompetensinya rendah sudah seharusnya diganti,” demikian Jamiluddin. 

Banyak Diam ,Jadi Beban

   Dibagian lain, kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, juga dianggap sebagai kelalaian Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Karena mantan Plt Gubernur DKI Jakarta itu banyak diam.

   Menurut analisa pengamat politik Dedi Kurnia Syah, Ahok tidak tampang taringnya di Pertamina, karena tak berani bersikap.

   "Diamnya BTP tak mengagetkan. Ia memang hanya keras untuk kelompok yang ada di bawahnya, sementara untuk yang setara ia tak banyak bicara," tegas Dedi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

   Dia juga menambahkan, laporan Pertamina di tangan Ahok selalu dikatakan merugi, padahal di pasar makro penjualan di Pertamina cukup bagus.

    "Dan BTP hanya diam, sama buruknya dengan pengelolaan Pertamina selama ini," imbuhnya.

   Sebab itu Dedi meminta Menteri BUMN Erick Thohir tak hanya memecat Dirut Nicke Widyawati, tapi juga Komut Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama.

   "BTP justru hanya jadi beban APBN atas gajinya, sementara pengawasan pada direksi sama sekali tak berdampak," ujarnya.

   'BTP selayaknya dihentikan dari kursi komisaris. BUMN seharusnya dikembalikan pada profesional, politisi sudah waktunya ditiadakan di BUMN," pungkas Dedi.

Tinggalkan Pendekatan Politis

    Sementara itu, guna membenahi PT Pertamina (Persero) pemerintah diminta meninggalkan jejak nepotisme dan politis dalam memilih Direktur Utama dan Komisaris Utama perusahaan minyak milik negara tersebut.

    Demikian pendapat yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

   “Pendekatan koncoisme dan politis dalam memilih direksi dan komisaris Pertamina sudah seharusnya ditanggalkan. Karena itu, profesionalisme sudah harus dikedepankan dalam memilih direksi dan komisaris,” tegas Jamiluddin.

   Jamiluddin berpandangan, sudah seharusnya Pertamina berdiri sendiri tanpa dinodai politisasi dalam perekrutan pejabat tingginya.

   “Pertamina juga harus dijadikan perusahaan yang independen. Tidak boleh lagi dijadikan sapi perah untuk kepentingan elite politik,” katanya.

    Menurutnya, hal itu perlu dilakukan Erick Thohir untuk melakukan pembenahan di tubuh Pertamina. Agar tidak dicap masyarakat perusahaan minyak pelat merah itu milik politisi tertentu.

    “Hal itu diperlukan agar Pertamina bisa sejajar dengan perusahaan minyak lainnya di negara lain. Pertamina bisa (bersaing dengan negara lain) asalkan dipimpin orang-orang profesional dan tidak dijadikan sapi perah,” tutupnya. 

Audit Seluruh Fasilitas Kilang Minyak

   Menyusul pipa minyak di Depo Pertamina, Plumpang yang terbakar seharusnya menjadi pembelajaran PT Pertamina. Oleh karena itu, anggota komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto berharap agar jajaran pejabat tinggi di PT Pertamina mengubah paradigma secara radikal terkait perawatan fasilitas kilang minyak yang sudah tua.

   “Jangan dianak-tirikan, namun teralokasi secara akurat dan cukup, termasuk juga alokasi SDM-nya,” kata Mulyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

   Selain itu, legislator PKS ini memandang perlu adanya audit secara komprehensif di seluruh kilang minyak Pertamina untuk memetakan kondisi fasilitas Pertamina, dengan tujuan bisa merancang maintenance yang baik.

   “Perlu menyusun peta fasilitas yang kategori merah, kuning dan hijau serta prioritasnya. Komite atau manajemen resiko harus lebih diberdayakan mengawal soal ini,” tutup Mulyanto.

   Diketahui, terdapat beberapa kilang minyak di Indonesia yang usianya sudah puluhan tahun dan kurang mendapatkan perhatian serta perawatan maksimal.

   Salah satunya, terjadi kebocoran pipa yang kerap terjadi di beberapa kilang minyak Pertamina. 

Hanya Bisa Marah-marah

    Keberadaan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dipertanyakan banyak pihak, menyusul insiden terbakarnya Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, yang menelan korban jiwa.

    Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, seharusnya Ahok bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran kilang minyak melalui evaluasi perawatan sejumlah kilang minyak.

    Pasalnya, tercatat sudah enam kali kebakaran kilang minyak cukup besar terjadi, sejak Ahok menjabat komisaris utama.

    "Ini jadi bukti bahwa Ahok memang hanya bisa marah-marah dan berkata kasar, bukan kerja dan kinerja," kata Mulyanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

    Dia juga meminta Menteri BUMN, Erick Thohir (ET), bertindak membenahi Pertamina.

   "ET juga jangan sekedar bicara, harus serius meneliti berbagai kasus kebakaran kilang yang terjadi," katanya.

    Legislator Fraksi PKS itu juga menambahkan, Erick Thohir, perlu memberi sanksi tegas akibat kelalaian kerja dan pemeliharan fasilitas kilang minyak.

   "Kalau ada pejabat atau petinggi Pertamina yang dinilai lalai atau tidak sungguh-sungguh menangani perawatan fasilitas, harus tegas diberi sanksi," katanya.

   "Perlu perubahan radikal dalam paradigma perawatan fasilitas, apalagi yang sudah tua," demikian Mulyanto.

Masyarakat Tidak Panic Buying

    Dibagian lain, masyarakat diimbau tetap tenang merespons kejadian kebakaran di Depo Pertamina di Plumpung, Koja, Jakarta Utara. Masyarakat diminta untuk tidak berbondong-bondong membeli bensin ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) karena stok BBM, khususnya wilayah Jabodetabek, dipastikan masih cukup.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, dalam jumpa pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jalan Kyai Maja No. 43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu sore (4/3).

    “Jadi kami mohon kepada masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu melakukan panic buying karena stok BBM untuk Jakarta (dan) Banten sudah cukup,” ujar Nicke.

   Ia menjelaskan, saat ini stok Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah Jakarta dan Banten juga dibantu oleh beberapa wilayah lain.

   “Pasokan BBM ini juga di-backup dari BBM terdekat. Dari Tanjung Gerem, Padalarang dan Cikampek,” urainya seperti dilansir rmol.id.

   Meski begitu, Nicke memastikan pihak Pertamina akan melakukan monitoring terhadap ketersediaan stok BBM yang ada di seluruh SPBU di wilayah Jakarta dan Banten.

   “Ini tentu kami pun memonitor di seluruh SPBU. Dipastikan tidak ada antrean,” demikian Nicke.***